Embedded Files
Pada tanggal 4, pemerintah menggelar pertemuan perdana Dewan Antar-Kementerian Kebijakan Luar Negeri yang baru dibentuk, yaitu “Dewan Antar-Kementerian tentang Penerimaan Warga Negara Asing dan Penyelenggaraan Masyarakat yang Berdampingan Secara Tertib”, di Kediaman Resmi Perdana Menteri.
Perdana Menteri Sanae Takaichi menginstruksikan para menteri terkait untuk memastikan kondisi aktual kepemilikan properti oleh warga negara asing serta menegakkan penerapan ketat proses seleksi status tinggal.
Mengacu pada pembahasan panel ahli yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang, pemerintah berencana menyempurnakan “Langkah-Langkah Komprehensif untuk Penerimaan Tenaga Kerja Asing dan Hidup Berdampingan” pada Januari tahun depan.
Perdana Menteri Takaichi menyatakan, “Telah muncul situasi di mana masyarakat merasa tidak nyaman dan diperlakukan tidak adil akibat tindakan ilegal serta pelanggaran aturan oleh sebagian warga negara asing. Meskipun perlu membedakan hal ini dari xenofobia, pemerintah akan menindak tegas perilaku semacam itu.”
Pengetatan kebijakan luar negeri merupakan salah satu program unggulan Perdana Menteri, yang juga menjadi janji kampanye dalam pemilihan presiden LDP. Dewan tersebut merupakan hasil restrukturisasi dari “Dewan Menteri tentang Penerimaan dan Kerukunan Tenaga Kerja Asing.”
Sekretaris Kabinet Utama Minoru Kihara ditunjuk sebagai ketua, sementara Kimi Onoda, Menteri Keamanan Ekonomi (yang juga akan menjabat sebagai Menteri Kerukunan Tenaga Kerja Asing yang baru dibentuk), serta Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi, ditunjuk sebagai wakil ketua. Onoda akan memimpin jalannya pembahasan.
Pilar utama kebijakan mencakup penegakan ketat aturan status tinggal yang berlaku, serta pembentukan mekanisme pemantauan akuisisi tanah oleh warga negara asing. Secara lebih rinci, langkah-langkah tersebut meliputi:
Pemanfaatan informasi pembayaran pajak untuk menilai status tinggal bagi warga negara asing yang menunggak,
Pertimbangan pengetatan persyaratan pengajuan kewarganegaraan Jepang,
Wacana penerapan kewajiban asuransi kesehatan swasta sebelum masuk Jepang, serta
Kenaikan biaya visa dan izin tinggal.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pertukaran data antara Badan Layanan Imigrasi dan pemerintah daerah, serta memperluas pendidikan bahasa Jepang bagi warga asing, termasuk anak-anak.
Langkah lainnya mencakup pemantauan dan publikasi data transaksi kondominium aktual, termasuk pembelian dari luar negeri. Pemerintah juga akan mengevaluasi mekanisme penentuan kewarganegaraan dalam proses pemberitahuan akuisisi hutan, serta memperkuat pengawasan terhadap akuisisi properti oleh pihak asing berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri.
Terkait target kuantitatif penerimaan warga negara asing, yang tercantum dalam perjanjian koalisi dengan Nippon Ishin no Kai, pemerintah berencana melakukan kajian menyeluruh terhadap pendekatan dasar dalam penerimaan warga asing sebelum memutuskan secara hati-hati apakah akan menetapkan kuota atau tidak.
Sumber :
Ohno, Kotaro. (2025, 4 November). Tindakan (Kebijakan) Mengenai Warga Negara Asing akan Diambil pada Januari 2026; Perdana Menteri Takaichi Menyatakan 'Membuat Garis Pemisah dengan Xenofobia (Chauvinisme/Eksklusivisme)'. Yahoo Japan. Diakses pada November 2025, dari https://news.yahoo.co.jp/articles/5ccd85441c5e270de7ca77629fa0170847d2b033.
Page updated
Report abuse